Analisis Dampak Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Pasca Pengembangan Tahun 2017 Pada Aspek Sosial Budaya Dan Sosial Ekonomi

Penulis

  • Jurisman Amin Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh
  • Fahrizal Muhammad Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh

DOI:

https://doi.org/10.37598/tameh.v8i1.65

Kata Kunci:

Dampak Lingkungan, Pelabuhan Penyeberangan, Aspek Sosial Budaya, Aspek Sosial Ekonomi

Abstrak

Pemerintah Aceh melakukan pengembangan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jasa bagi penumpang. Kegiatan pengembangan tahap I telah dikerjakan, dan berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang timbul adalah perekrutan tenaga kerja tidak dari penduduk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue terhadap penduduk sekitar pasca pengembangan tahun 2017 pada tahap operasional dan solusi pengelolaannya. Lokasi penelitian ditetapkan pada desa yaitu Desa Ulee Lheue, Deah Geulumpang, Deah Baro dan Alue Deah Teungoh. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, dan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Dampak lingkungan pada tahap operasional yang ditinjau adalah aspek sosial ekonomi dan sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial budaya yang paling memberi dampak adalah tenaga kerja yang direkrut bukan dari penduduk lokal, dimana penduduk lokal mempunyai keahlian yang diperlukan, dan konflik antara berbagai pengemudi kendaraan penumpang dalam mencari penumpang di pelabuhan. Aspek sosial ekonomi yang paling memberi dampak adalah terbuka kesempatan berusaha warung/toko, meningkatnya perekonomian Kota Banda Aceh, terbuka kesempatan kerja untuk tenaga kerja keamanan, dan meningkatnya perekonomian di luar Kota Banda Aceh. Solusi pengelolaan aspek sosial budaya adalah melakukan penambahan personil Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3), personil KP3 dilengkapi dengan alat komunikasi handy talky untuk mempercepat gerak dan komunikasi bila ada kejadian yang tidak diinginkan, dan pelimpahan kewenangan bagi aparat pemerintahan kampung dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. Solusi pengelolaan aspek sosial ekonomi adalah penempatan prioritas bagi tenaga kerja lokal untuk beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan, dan penempatan prioritas bagi orang lokal dalam kesempatan berusaha.

Referensi

Soeharto, I., 2001. Manajemen Proyek - Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono, 2015. Statistik Nonparametris untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan.

Unduhan

Diterbitkan

2021-04-09

Terbitan

Bagian

Articles